Penerbitan sukuk negara Rp120 triliun

antaranews.com : Kementerian Keuangan mencatat penerbitan Sukuk Negara mencapai Rp120 triliun sampai sekarang karena besarnya potensi di Indonesia.

"Pencapaian itu juga didukung oleh `demand` yang berlebihan di pasar sukuk dalam negeri," kata Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Dahlan Siamat, ditemui dalam Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis.

Menurut dia, Sukuk Negara (SBSN) merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan Aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun asing.

"Kebijakan Sukuk Negara itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara," ujarnya.

Dengan animo yang positif tersebut pihaknya optimistis pada masa mendatang Sukuk Negara bisa menjadi instrumen investasi keuangan syariah yang tepat bagi masyarakat.

"Apalagi potensi Sukuk Negara di Tanah Air kian berkembang pesat seiring 80 persen penduduk di Indonesia adalah muslim dan mereka sangat berpeluang menjadi investor," tukasnya.

Penerbitan Sukuk Negara, lanjut dia, dengan nilai Rp120 triliun mengalami peningkatan kinerja dibandingkan pada bulan lalu yang mencapai Rp116,7 triliun.

"Di sisi lain, Sukuk Negara yang dimulai sejak tahun 2008 sampai akhir April 2012 telah membukukan `outstanding` sebesar Rp102,88 triliun," tutur dia.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Munifah Syanwani, membenarkan bahwa penduduk muslim di Indonesia adalah potensi perkembangan Sukuk Negara.

Apalagi Sukuk Negara diterbitkan dengan basis syariah sehingga sesuai menjadi instrumen pengembangan ekonomi Islam.

"Peran ekonomi Islam yang juga diterapkan dalam Sukuk Negara bertujuan agar dana yang beredar di perekonomian nasional tidak hanya dinikmati orang kaya atau `blunder`. Tetapi harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara rata baik di sektor riil maupun moneter," katanya.

Terkait perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini sudah berdiri 11 Bank Umum Syariah, 24 Unit Usaha Syariah, 155 BPR Syariah, dan 2.380 kantor cabang bank syariah. Sementara, pada tahun 2011 masih hanya ada 23 Unit Usaha Syariah dan 11 Bank Umum Syariah.

"Ekonomi syariah juga tampak pada tahun 2000an dengan berdirinya program studi ekonomi Islam di berbagai kampus. Bahkan, sejak tahun 1998 telah diberlakukan UU Nomor 10/1998 tentang `dual banking system` dan tahun 1992 mulai berdirinya Bank Muamalat," katanya.


Baca Juga :
Penggodokan Aturan Murabahah Emas Masih Belum Selesai
Pemerintah Tidak Akan Terbitkan
Mau Tahu Utang Baru Pemerintah
KSP Nasari Buka Cabang Syariah

Read More

Penggodokan Aturan Murabahah Emas Masih Belum Selesai

zonaekis.com - Bank Indonesia (BI) saat ini terus menggodok aturan tentang kepemilikan emas dengan cara mencicil (muharabah emas). Hingga kini, belum ada tanda-tanda aturan murabahah emas ini akan selesai.

Dikutip dari harian Republika Asisten Direktur Departemen Perbankan Syariah BI, M Irfan Sukarna mengatakan “Sejauh ini, pembahasan aturan masih berlangsung di Bank Indonesia,”

Sayangnya, Irfan tidak dapat menyebutkan kapan aturan murabahah emas ini akan selesai dan siap keluar. Sebelumnya, BI pernah mengungkapkan deadline pengeluaran aturan murabahah emas ini pada Maret, kemudian molor menjadi April. Hingga kini, perbankan syariah diminta untuk tetap bersabar sebelum aturan murabahah emas ini keluar.

Irfan mengatakan walaupun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu rekomendasi yang dijadikan acuan BI dalam merancang aturan murabahah emas. Hanya saja Irfan tidak dapat mengatakan apakah aturan nanti akan sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau tidak.

Sebelumnya BI pernah meminta bank syariah untuk menutup produk kepemilikan logam mulia (KLM). Penutupan produk KLM ini dilakukan karena produk tersebut masih menggunakan akad qardh. Padahal untuk mengajukan pembiayaan qardh, nasabah harus memiliki emas terlebih dulu.

Sejauh ini yang memiliki produk tersebut adalah BRI Syariah. Sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) maupun Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah masih menanti keluarnya keputusan aturan murabahah emas.

Direktur Utama BNI Syariah, Rizqullah mengungkapkan Karena posisi produk emas di BNI Syariah sebetulnya merupakan produk pelengkap, maka mereka tak mau memaksakan produk tersebut dan lebih memilih untuk menanti keluarnya aturan baru mengenai kepemilikan emas. “Kami tunggu aturan BI, sama-sama antisipasi bagaimana baiknya,” ujar Rizqullah.

Setali tiga uang BNI Syariah, BSM melalui Direktur Pembiayaan Kecil dan Mikro BSM, Hanawijaya, menyatakan BSM masih mempelajari dan menanti hasil ketentuan BI terkait murabahah emas. “Jika kajiannya sudah selesai, baru kami bisa memberikan keputusan soal KLM,” katanya.

Baca Juga :
Penerbitan Sukuk Negara Rp 120 T
Pemerintah Tidak Akan Terbitkan
Mau Tahu Utang Baru Pemerintah
KSP Nasari Buka Cabang Syariah

Read More

Pemerintah Tidak akan Terbitkan Obligasi Dolar Tahun Ini

Kamis, 07 Juni 2012, 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pemerintah memilih untuk tidak menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar menyusul memburuknya ekonomi Eropa. Penerbitan surat utang negara yang berdenominasi dolar akan diterbitkan dalam sukuk global.

“Kalau dolar bond (obligasi) tidak, kami pertimbangkan untuk global sukuk dan samurai bond, “ ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Rahmat Waluyanto.

Penerbitan obligasi global berdenominasi dolar dan obligasi samurai berdenominasi yen akan digunakan untuk pembayaran kembali (refinancing) utang. “Misalnya, kita punya eksposure utang di dalam dolar dan yen, kita terbitkan yen untuk bayarkan yen-nya atau bayar utang dolar yang jatuh tempo, “ ujar Rahmat. Selain untuk refinancing, obligasi juga digunakan untuk menutupi kebutuhan APBN dan defisit anggaran.

Kedua obligasi tersebut akan dikeluarkan pada tahun ini. Nilai penerbitan akan disesuikan dengan kebutuhan APBN, defisit anggaran, dan refinancing. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) per Mei sudah mencapai Rp 102 triliun dari rencana penerbitan yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 159,6 triliun. Sementara untuk SUN berdenominasi valas, penerbitan telah mencapai 10,77 miliar dolar AS dari rencana sebesar 16,84 miliar dolar AS.

Besarnya nilai utang pemerintah, dinilai Rahmat belum mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. “Utang swasta yang mempengaruhi rupiah karena cukup besar, “ ujar dia. Sementara utang negara tidak mempengaruhi karena pembayarannya setiap tahun bernilai kecil.

Rahmat mengatakan utang negara merupakan pinjaman yang termasuk aman (savely financing) karena termasuk pinjaman program. “Pinjaman proyek, jatuh temponya sedikit-sedikit karena multiyears jadi kita bayarkan juga sedikit demi sedikit, “ ungkapnya. Karena itu, tekanan dari utang pemerintah terhadap nilai tukar rupiah lebih kecil.

Baca Juga :

Mau Tahu Utang Baru Pemerintah

KSP Nasari Buka Cabang Syariah

BPRS As-Salaam Incar Rp 20 Miliar Untuk Pembiayaan Pendidikan

Bukopin Tawarkan Reksadana Syariah

Read More

Mau Tahu Utang Baru Pemerintah Indonesia?

Rabu, 06 Juni 2012, 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan utang sebesar 2 miliar dolar dengan Bank Dunia (World Bank). Utang tersebut akan dimasukkan dalam pinjaman siaga (contingency loan).

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Rahmat Waluyanto mengatakan total pinjaman siaga yang dibutuhkan tahun ini sebesar Rp 5,5 miliar dolar. Selain Bank Dunia, pemerintah telah mendapatkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 500 juta dolar. "Selain itu, sudah ada calon yang interest (tertarik), " ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (6/6).

Jumlah pinjaman siaga tersebut sama dengan dana pinjaman siaga periode 2009-2010. Kekurangan dana tersebut akan didapatkan dari sejumlah sumber seperti organisasi multilateral maupun bilateral. Rahmat mengatakan pihaknya masih berharap dapat pinjaman dari Australia. "Tapi dari Australia belum, karena butuh persetujuan parlemen," ujarnya.

Pinjaman siaga tersebut akan digunakan jika kondisi pasar memburuk. Kondisi pasar itu akan dilihat dari parameter seperti harga Surat Utang Negara (SUN) jatuh. Selain itu, pemerintah tidak bisa mengakses pasar.

"Jika pemerintah tidak bisa terbitkan SBN (Surat Berharga Negara) untuk biayai APBN, pinjaman itu baru kita pakai, " ujar Rahmat.

Baca Juga :

KSP Nasari Buka Cabang Syariah

BPRS As-Salaam Incar Rp 20 Miliar Untuk Pembiayaan Pendidikan

Bukopin Tawarkan Reksadana Syariah

Utang Luar Negeri Bank Capai 36 M Dolar

Read More

2013, KSP Nasari Buka Cabang Syariah

Minggu, 03 Juni 2012, 20:18 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Nasari telah mengutarakan minatnya untuk mengelola usaha di bidang industri syariah. KSP Nasari telah melakukan pembicaraan secara internal terkait pembukaan usaha syariah ini.

Direktur KSP Nasari, Frans Meroga, menuturkan KSP Nasari masih membahas model usaha syariah tersebut. "Kami masih membahas apakah ingin membuka KSP syariah atau bank syariah," tuturnya kepada Republika.

Beberapa waktu lalu Nasari telah mengakuisisi sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hanya saja sejauh ini masih dibicarakan apakah BPR yang akan bergerak dengan sistem syariah atau KSP baru dengan basis syariah.

Sejauh ini pembicaraan internal baru membahas mengenai produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Frans menuturkan baik produk KSP maupun BPR tidak jauh berbeda sehingga bentuk badan usaha akan diputuskan belakangan.

Frans menambahkan pihaknya berharap sudah dapat mengambil keputusan usai Lebaran nanti. Baru setelah itu ia mengajukan izin ke pemerintah dan perusahaan syariah tersebut resmi dibuka pada awal 2013.

Akhir pekan lalu KSP Nasari memaparkan kinerjanya selama 2011. Pembiayaan periode 2011 mencapai Rp 394, 4 miliar dan ditargetkan akhir tahun ini sebesar Rp 1,63 triliun.

Total anggota KSP Nasari hingga tutup buku 2011 mencapai 95.861. Nasari menargetkan menambah jumlah anggota dengan total 107.316 di akhir tahun ini.

Menurut Ketua KSP Nasari, Sahala Panggabean, selama periode 2011 koperasi tersebut telah memiliki satu Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang dan 18 Kantor Cabang Pembantu serta 360 counter di kantor pos di Indonesia. 

Pinjaman hanya diberikan kepada anggota para pensiunan PNS, TNI dan Polri yang pembayarannya berasal dari APBN. ''Dengan pengelolaan manajemen yang profesional, maka angka NPL/kredit macet di KSP Nasari per 31 Desember 2011 adalah 0,00 persen,'' katanya.

Baca Juga :

BPRS As-Salaam Incar Rp 20 Miliar Untuk Pembiayaan Pendidikan

Bukopin Tawarkan Reksadana Syariah

Utang Luar Negeri Bank Capai 36 M Dolar

Krisis Ekonomi Guncang Eropa Beginilah Nasib Indonesia

Read More

BPRS As Salaam Incar Rp 20 Miliar untuk Pembiayaan Pendidikan

Kamis, 31 Mei 2012, 15:30 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) As Salaam meluncurkan kembali produk pembiayaan syariah pendidikan. Produk ini ditawarkan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan studi putra-putrinya ke jenjang selanjutnya.

Pembiayaan dini ditujukan untuk nasabah yang memiliki keterbatasan finansial dalam membiayai sekolah dan kuliah anak-anak mereka. Plafon yang ditawarkan sebesar Rp 150 juta.

"Kami memberikan plafon sesuai dengan biaya pendidikan di Indonesia," kata Direktur BPRS As Salaam, Cahyo Kartiko, kepada Republika, Kamis (31/5). Plafon maksimal ini dilihat berdasarkan biaya tertinggi sekolah di Indonesia.

Cahyo menuturkan pembiayaan tidak akan diberikan dalam bentuk uang kepada nasabah yang mengajukan. BPRS akan membayarkan langsung ke sekolah atau kampus yang ingin dimasuki oleh siswa. 

Hal ini bertujuan untuk membedakan pembiayaan pendidikan dengan pembiayaan umum. Memang selama ini ada pembiayaan pendidikan melalui cash, untuk pembiayaan pendidikan langsung diserahkan ke pihak sekolah.

Cahyo menuturkan angsuran di BPRS bisa mencapai setengah dari angsuran kartu kredit. Ia mencontohkan seorang nasabah melakukan pembiayaan Rp 100 juta melalui kartu kredit dengan angsuran sekitar Rp 4 juta. BPRS menawarkan angsuran hanya Rp 3,3 juta.  

BPRS As Salaam menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 20 miliar. Pembiayaan ini juga diharapkan dapat menjangkau ke seluruh wilayah operasional BPRS As Salam, yaitu di wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Baca Juga :

Bukopin Tawarkan Reksadana Syariah

Utang Luar Negeri Bank Capai 36 M Dolar

Krisis Ekonomi Guncang Eropa Beginilah Nasib Indonesia

Read More

Bukopin Tawarkan Reksadana Syariah

Senin, 04 Juni 2012, 14:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Manulife Asset Management Indonesia (MAMI) meneken kerja sama dengan PT Bank Danamon untuk memasarkan produk investasi reksadana, salah satunya adalah Manulife Syariah Sektoral Amanah.

Produk syariah ini akan dipasarkan di 168 cabang Bank Danamon terpilih. Cabang tersebut termasuk satu cabang Bank Syariah Bukopin. "Produk ini satu dari lima produk MAMI yang kami pasarkan di Bukopin," kata Direktur Consumer Banking, Michellina Triwardhany, usai penandatanganan MoU antara Bank Bukopin dan Manulife Aset Management di Jakarta, Senin (4/6).

Produk syariah menjadi populer karena secara historis perusahaan yang masuk ke dalamnya merupakan perusahaan yang sehat. Hanya saja Bank Bukopin tidak mau mengarahkan nasabah ke produk ini. Nasabah diminta memilih sendiri produk mana yang mereka inginkan untuk berinvestasi.

Hal ini, papar Michellina, kembali lagi pada edukasi kepada calon investor. Melalui roadshow dan pertemuan dengan calon investor, Bank Bukopin memberikan pemahaman dan pengetahuan soal produk reksadana tersebut. "Setelah itu terserah pada nasabah ingin produk mana, apakah yang syariah atau tidak," tutur dia. Pembelian produk ini dihargai minimal Rp 5 juta.

Baca Juga :

Utang Luar Negeri Bank Capai 36 M Dolar

Krisis Ekonomi Guncang Eropa Beginilah Nasib Indonesia

Read More

Utang Luar Negeri Bank Capai 3,6 M Dolar AS

Minggu, 03 Juni 2012, 15:04 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia mencatat nilai utang luar negeri perbankan mencapai 3,6 miliar dolar AS. Sementara nilai utang luar negeri swasta, termasuk perbankan yang didapat dari Eropa mencapai 7 miliar dolar AS.

Meski demikian, eksposur utang luar negeri tersebut dinilai belum signifikan memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah.  “Utang luar negeri tidak banyak, jadi tidak terlalu pengaruh (ke nilai tukar rupiah), “ ujar Deputi Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Tirta Segara, akhir pekan lalu.

Nilai utang luar negeri tersebut merupakan utang yang belum ditarik ke Eropa. Karena itu, keberadaan utang tersebut dinilai masih aman untuk nilai tukar rupiah. “Utang ini kemungkinan susah ditarik juga karena menjadi likuiditas di sana, “ ungkap Tirta.

Likuiditas valas di dalam negeri, lanjut Tirta, akan aman dengan ditambah adanya kesepakatan Chiang Mai Initiative. Dalam kesepakatan tersebut, BI bisa mendapatkan likuiditas hingga 11,9 miliar dolar AS melalui mekanisme swap. “Dari sisi likuiditas aman, dana itu bisa ditarik sebagian dulu, “ ujar Tirta.

Chiang Mai Initiative beranggotakan negara ASEAN, Jepang, Cina, serta Korea Selatan (ASEAN+3). Tujuan dari Chiang Mai Initiative ini untuk mengatasi masalah dalam neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan. Kesepatan tersebut telah berlaku sejak 24 Maret 2010.

Baca Juga :

Krisis Ekonomi Guncang Eropa Beginilah Nasib Indonesia

Read More

Krisis Ekonomi Guncang Eropa, Beginilah Nasib Indonesia

Kamis, 07 Juni 2012, 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Krisis ekonomi melanda Eropa, bagaimana dengan Indonesia? Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, menilai krisis keuangan di Eropa tidak berpengaruh besar terhadap Indonesia.

"Kondisi Eropa tidak berpengaruh besar terhadap Indonesia, pasar keuangan di dalam negeri cukup bagus. Kalau ada gejolak di pasar saham maka investor akan berpindah ke pasar surat berharga negara (SBN), dan instrumen itu dijadikan 'save haven' bagi investor," ujar Rahmat Waluyanto di sela-sela seminar Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun).

Menurut dia, berpindahnya dana dari pasar saham ke SBN membuat kondisi pasar keuangan di dalam negeri menjadi tetap stabil. 

Ia menambahkan, gejolak pasar dapat menciptakan kesempatan. Investor jangka panjang berinvestasi pada obligasi yield tinggi dapat dijadikan waktu untuk mencari menarik peluang. "Tingginya yield obligasi pemerintah, dapat dijadikan kesempatan bagi dana pensiun dan asuransi untuk masuk karena kondisi itu akan menarik, karena dengan yield obligasi yang naik akan menarik untuk investasi jangka panjang," kata dia.

Saat ini, lanjut dia, investor asing tengah mengurangi porsi kepemilikannya, kondisi itu menjadi kesempatan bagi investor domestik untuk masuk sehingga dapat dijadikan "save haven". "Asing mengurangi porsinya dan kondisi itu diambil alih domestik, jadi mengurangi invesor asing dan domestik masuk," ucap dia.

Ia mengatakan, saat lelang surat utang negara (SUN) kemarin terlihat cukup menarik dengan penawaran yang masuk mencapai Rp 14 triliun meski asing yang masuk berkurang.

Meski demikian, menurut dia, hasil itu menunjukkan "save haven" di pasar surat pemerintah, maka dengan begitu pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara tetap stabil.

Read More